Kamis, 10 Agustus 2017

Usai Melewati Serangkaian Tahapan Seleksi, Mahasiswa PPL dilepas


Suasana pelepasan mahasiswa PPL FKIP Unram yang bertempat di depan gedung A FKIP.

Mataram, Pena Kampus (07/08)-  Usai melewati serangkaian tahapan seleksi, sekitar 676 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dilepas untuk melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di sejumlah Sekolah di Kota Mataram dan Kabupaten  Lombok Barat. Pelepasan kali ini tak hanya diikuti oleh mahasiswa dari 15 Program Studi (Prodi) di FKIP, akan tetapi juga diikuti oleh 3 orang mahasiswa dari Thailand yang mengikuti pertukaran Mahasiswa PPL .
Sekitar 676 mahasiswa yang dilepas pada Senin (07/08) telah mengikuti serangkaian seleksi, mulai dari seleksi berkas, pembekalan, hingga tes PPL.  Berdasarkan laporan dari Dadi Setiadi, selaku  Ketua Unit Pelaksana Program Pengalaman Lapangan (UP-PPL), sejak dibukanya pendaftaran PPL online Juli lalu, sekitar 800 mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti PPL. Namun, dari 800 mahasiswa yang mendaftar via online, hanya 700 orang yang mengumpulkan berkas yang disyaratkan dan hanya 681 orang yang dinyatakan lulus pada tahap seleksi berkas. Mereka yang dinyatakan tidak lulus persyaratan administrasi dikarenakan belum memenuhi jumlah Sistem Kredit Semester (SKS) dan matakuliah yang disyaratkan.
Usai dinyatakan lulus seleksi administrasi, 681 mahasiswa ini  berhak mengikuti pembekalan dan tes PPL.  Pembekalan pada tahun ini diselenggarakan selama tiga hari sejak tanggal 24 s/d 26 Juli 2017 . Pembekalan hari pertama diikuti oleh mahasiswa dari Jurusan Pendidikan MIPA, kemudian diikuti oleh mahasiswa dari Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, dan Hari ke tiga diikuti oleh mahasiswa dari Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Jurusan Ilmu Pendidikan.
Usai mengikuti pembekalan, mahasiswa mengikuti Tes sebagai syarat agar bisa dinyatakan lulus dan bisa mengikuti PPL. Mardianti, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Seni dan Daerah (PBSID) mengaku cukup kesulitan menjawab item pada tes PPL yang diselenggarakan serentak pada tangga 27 Juli  2017, sehingga mengakibatkan dirinya tidak lulus pada tes tahap pertama. Ia juga mengungkapkan bahwa opsi jawaban pada tes waktu itu cukup membuatnya terkecoh “saya merasa soal tesnya susah-suah gampang. kalau ditanya kesulitan, kadang saya terkecoh sama pilihan jawabanya. Banyak yang mirip narasinya. paling diubah sekata atau dua kata. rata-rata bunyi soalnya mengenai pembelajaran, jadi saya kurang faham” Ujar perempuan berzodiak Taurus ini.    

Program Pertukaran Mahasiswa PPL se-ASEAN


Program pertukaran mahasiswa PPL se-ASEAN merupakan kegiatan kerjasama antar Menteri Pendidikan Se-Asia Tenggara yang baru kali ini diikuti oleh FKIP Unram.  Kegiatan yang bertajuk  Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia (SEA-Teacher Project) berada di bawah naungan South East Asian Minister of Education Organization (SEAMEO) ini telah memasuki batch ke Empat pada periode Agustus s/d September 2017. Seperti yang diungkapkan oleh Lalu Rudiat Telly Savalas selaku sekertaris bidang kerjasama untuk PPL Luar Negeri bahwa FKIP Unram baru bergabung pada batch ke empat “salah satu program yang baru di bawah SEAMEO ini adalah SEA-Teacher yang memfasilitasi pertukaran mahasiswa dalam rangka PPL sesama Negara ASEAN, pelaksanaan kali ini merupakan batch ke empat”.
FKIP sendiri telah mengirim tiga orang mahasiswa yang sudah melewati serangkaian seleksi yang dilaksanakan sejak April 2017 lalu ke Thailand. Ketiga mahasiswa yang diberangkatkan pada Minggu (06/08), dua oranag diantaranya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yaitu Wiwin Adekayanti dan Suciaty Ramdhani dan satu orang berasala dari Prodi pendidikan Biologi yaitu Marosa Robiatul. Sebagai timbal-balik, Thailand juga mengirim tiga orang mahasiswa yang kemudian ditempatkan di tiga sekolah di Kota Mataram, diantaranya  di SMPN 2 Mataram, SMAN 1 dan SMAN 5 Mataram. (Hkm)

SPANDUK KKN UNRAM DIBUANG, FOTO REKTOR SOBEK


        
Sumber foto: kiriman Muhammad Zulkarnaen di grup Facebook Info KKN Unram

      Mataram, Pena Kampus (03/08)- Spanduk mahasiswa yang mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Mataram (Unram) yang berlokasi di salah satu desa kecamatan Keruak Lombok Timur yang sebelumnya diduga hilang sekitar 28 Juli 2017 ditemukan dalam keadaan sobek pada bagian foto Rektor. Spanduk tersebut ditemukan di hari ketiga setelah kejadian, tepatnya pada tanggal 30 Juli di sebuah kali yang berada di sekitar lokasi KKN.
Format pembuatan spanduk KKN bukan hanya kali ini menuai permasalahan. Pada KKN periode semester genap (Februari s/d Juli 2017), format spanduk KKN pun menuai banyak pertanyaan, karena untuk pertama kalinya format spanduk ditetapkan oleh pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Hal itu pun sempat viral saat salah seorang mahasiswa mengunggah foto format spanduk ke media sosial Facebook. Karena mengunggah foto format spanduk KKN dengan caption yang dianggap tidak semestinya, mahasiswa yang akrab disapa IU itu sempat berurusan dengan pihak rektorat dan hampir gagal berangkat KKN.   
Kali ini, spanduk KKN yang dijadikan medium untuk mensosialisasikan program KKN  dibuang ke Kali. Motif pembuangan inipun masih menjadi misteri, namun hal ini kuat diduga karena kabar mengenai rektor yang akan ikut bertarung dalam bursa Pilgub 2018 nanti. Isu mengenai pencalonan rektor Unram tersebut kemudian diindikasi menjadi alasan perusakan terhadap spanduk KKN yang diduga dilakukan oleh simpatisan bakal calon lain.
Ketika dikonfirmasi melalui via ponsel (1/8), ketua kelompok KKN yang bersangkutan -Muhammad Zulkarnaen- mengatakan bahwa sebelumnya tidak ada warga desa yang keberatan ataupun mengkritik spanduk tersebut. Bahkan ketika pemasangan spanduk, kepala dusun ikut membantu. “Kami bertanya pada pak kadusnya, dia bilang sudah dari dua hari yang lalu memang liat talinya mau putus”, jelas zulkarnaen.
Zulkarnaen juga menceritakan bagaimana kondisi spanduk saat ditemukan hanya sobek dibagian foro rektor. “Yang saya lihat setelah kami ambil spanduk itu seperti yang ada di gambar (postingan di group KKN Unram) foto pak rektor kita yang disobek, hanya di bagian pak rektor saja, di yang lain tidak ada. Logikanya tidak akan bisa sobek sama angin kalau tidak dirusak sama orang”, ujarnya. Bahkan ketika menceritakan kejadian tersebut ke sekdes, sekdes juga menyatakan bahwa ada indikasi dilakukan oleh partisipan calon lain.
Saat ditanya mengenai hambatan atau hal-hal yang membahayakan karena kejadian tersebut, Zulkarnaen mengakui tidak ada. “Alhamdulillah tidak ada, bahkan kami merasa nyaman di sini. Warganya ramah-ramah dan menerima kami dengan sangat baik”. Ungkapnya. Ketika melaporkan kejadian tersebut pada Dosen pembimbing Lapangan (DPL), mahasiswa KKN diingatkan untuk tidak berbenturan dengan warga. Apalagi sampai membahayakan mahasiswa yang sedang KKN.
 Abdul Faruk selaku bagian kemahasiswa ketika di konfirmasi (2/8) menyatakan bahwa spanduk adalah bentuk sosialisasi ke masyarakat. Dan tindakan pembuangan spanduk tentu tidak dibenarkan karena KKN adalah kegiatan resmi dari pergruan tinggi. “Memasukkan logo rektor wajar-wajar saja, memasukkan pimpinan perguruan tinggi. Yang tidak wajar itu kalau kita memaksa masyarakat. Dan ini masih jauh kan, untuk memaksa masyarakat untuk memilih , nyalon aja belim”, jelasnya.
Abdul Faruk juga optimis tidak ada hal yang akan membahayakan mahasiswa KKN. Karena masyarakat juga orangtua dari mahasiswa. “ndak ada yang seperti itu. Jangan terlalu jauh berfikir, jangan terlalu negative. Kami yakin masyarakat baik”. Tambahnya. (Hkm/Gon)

Jumat, 04 Agustus 2017

Ramai #UnramBanjirKTP, Pihak Rektorat "Hanya untuk Validasi"

Seorang Mahasiswa Baru (Maba) sedang mengumpulkan berkas untuk validasi data di bagian kemahasiswaan Unram.

    Mataram, Pena Kampus (04/08)- Sejak akhir bulan Juli lalu, Social Media Facebook dibanjiri tagar “Unram banjir Kartu Tanda Penduduk (KTP)”. Tagar yang berawal dari banyaknya mahasiswa baru angkatan 2017 yang mempertanyakan perihal pengumpulan fotocopy KTP mahasiwa beserta orangtua mahasiwa.  Kebijakan yang baru diberlakukan pada angkatan 2017 ini, menjadi ramai karena diisukan terkait dengan dugaan politik praktis di lingkungan Universitas Mataram (Unram).

    Kebijakan baru yang diberlakukan oleh pihak Kemahasiswa Universitas Mataram terkait validasi data mahasiswa baru yang harus menyertakan KTP mengundang banyak tanya. Beberapa mahasiswa yang awalnya memberikan informasi terkait instruksi pengumpulan fotocopy KTP ini , mengunggah screenshot percakapan dengan pihak kemahasiswaan di sebuah grup tertutup untuk mahasiswa baru (Maba) Unram di akun Facebook. Hal ini kemudian mendapat beragam tanggapan, salah satunya dugaan terkait dengan politik praktis di Unram. Pengumpulan KTP dengan alasan validasi data memang tidak hanya terjadi kali ini, beberapa waktu lalu mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi pun dimintai fotocopy KTP beserta fotocopy KTP anggota keluarga.

    Menanggapi hal tersebut, Muhammad Nasir selaku Wakil Rektor III mengungkapkan bahwa pengumpulan KTP semata-mata hanya untuk validasi data mahasiswa dan membangun hubungan dengan orang tua mahasiswa. “Pengalaman saya 2015 ada mahasiwa yang terlibat Gafatar. Kita cari data kan kesulitan,  dan orangtuanya di mana, alamatnya di mana, karena dia pindah-pindah. Kita cek di alamatnya ternyata gak ada. Berdasarkan pengalaman itu, kita minta validitas datanya, orangtuanya masih utuh gak, udah pisah gak, tempat tinggal sudah pindah. Dan itu (Pengumuan pengumpulan fotocopy KTP) resmi, berati gak illegal. Kalau dihubungkan dengan yang lain saya tidak tau.” ujar Nasir saat ditemui di ruangannya (02/08).

    Selain itu, Abdul Faruk Selaku Kepala Sub Bagian (Kabag) Kemahasiswaan, membantah keras perihal dikaitkannya pengumpulan fotocopy KTP mahasiswa baru dengan isu politik praktis di Unram.  Pihaknya mengaku bahwa kebijakan ini baru diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2017.   “Untuk validasi, semata-mata untuk itu. Apa segampang itu kita mengumpulkan KTP orang tanpa ada sepengetahuan yang bersangkutan untuk arah politik, dan bisa? tapi, kami semata-mata, kami ingin tahu mahasiswa ini sama orang tuanya, sama keluarganya. Hanya semata-semata untuk validasi, tidak ada unsur untuk yang gitu-gitu( red: politik). Mulai tahun 2017 ini, karena selama ini kalau mahasiswa terjadi apa-apa , kita terputus” Ungkapnya.

    Namun, menurut Sekjen BEM Unram yang akrab disapa Onang, jika untuk validasi dan mengecek data seperti alamat mahasiswa dan jumlah anggota keluarga, ia merasa Kartu Keluarga (KK) lebih valid. “Yang saya pertanyakan adalah seperti yang saya pertanyakan di opini saya itu, validasi apa yang harus dilakuan? validasi sudah dilakukan saat pendaftaran ulang. Seandainya membutuhkan alamat itu tidak membutuhkan KTP, di KK sudah jelas ada alamat, untuk menghitung jumlah anggota keluarga saya fikir KK itu lebih valid” ungkap Onang saat ditanya terkait opini yang ditulis di akun Facebooknya. 
  • Yell-yel yang tak wajar

    Onang juga mengungkapkan bahwa indikasi politik praktis ini tidak hanya dari pengumpulan KTP, akan tetapi berasal dari beberapa kegiatan seperti mengarahkan Maba untuk melakukan polling dan menyanyikan yell-yell dengan redaksi yang tidak sewajarnya “dan saya hadir di sana, saya menyaksikan langsung kegiatan tersebut dan terciumlah. Karena maba waktu itu diarahkan untuk melakukan polling-polling, kemudian ada yell-yell tidak sepantasnya digunakan”. Ujar Onang saat ditemui di Sekertariat BEM rabu lalu (02/08).

    Menaggapi perihal yell-yell, Faruk mengatakan bahwa hal itu dilakukan hanya untuk membangun semangat mahasiswa dan memang tidak ada yang sistematis terkait format yell-yell, baginya wajar jika menyebutkan nama kepala lembaga. “Tidak ada itu hanya kita bangun semangat mahasiswa.. kita semata-mata mebangun, hidup mahasiswa! Kalaupun ada yang semangat…. orang dimana-mana, kalau yell-yell bisa dimana-mana, kok sampe yel orang yang… bukan yang sistematis” ungkapnya pada tim Pena Kampus dengan terbata-bata diselangi tawa. (Hkm/Ros)

Sabtu, 22 Juli 2017

MESKI DIUNDUR, PKKMB TINGKAT UNIVERSITAS BERJALAN LANCAR

Suasana pembukaan PKKMB di Auditorium M. Yusuf Abubakar Universitas Mataram

   Mataram, Pena Kampus- Setelah diundur selama beberapa hari, akhirnya kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) resmi dibuka siang tadi (22/7). PKKMB untuk mahasiwa baru jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) ini akan berlangsung selama dua hari, yakni pada Minggu (23/07) dan Senin (24/07). Acara yang langsung dibuka oleh rektor Universitas Mataram (Unram), berjalan dengan lancar.

   Kegiatan PKKMB yang awalnya dijadwalakan akan dimulai sejak Senin(17/07) terpaksa ditunda. Beradasarkan pernyataan dari Abdul Faruk selaku Kabag Kemahasiswaan Unram, penundaan ini disebabkan oleh kurang matangnya persiapan dan pembahasa aturan terkait pelaksaan kegiatan “Penundaan ini terjadi karena memang belum waktunya. Aturan terpaksa digodok. Dari Dekan-dekan sendiri juga belum mantap dan belum ada persiapan matang”.
        Kendati demikian, pemunduran jadwal tak menjadi masalah bagi beberapa mahasiswa baru yang ditemui tim Pena Kampus. “Saya merasa tidak bermasalah terhadap pemunduran jadwal ospek ini, justru saya mendapat keseruan dan ilmu”, ungkap Teti, salah satu peserta PKKMB dari program studi Biologi, FAkultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unram. Selain itu, Melisa yang salah satu mahasiwi Program Studi Teknik Informatika mengungkapkan dirinya tak mempermasalahkan jadwal PKKMB yang diundur-undur.

        Kegiatan yang dihadiri kurang lebih 980 peserta dari berbagai Fakultas di Unversitas Mataram tidak mengalami perubahan yang signifikan, hanya ada penekanan pada kedisiplinan. Adapun agenda kegiatan untuk dua hari kedepan diantaranya pemberian materi-materi seperti radikalisme, terorisme, anti narkoba, pelayanan administrasi, tata organisasi mahasiswa, dan agenda lainya. Abdul Faruk juga menyampaikan harapanya agar kegiatan ini mampu menjadi awal yang baik serta dapat memotivasi mahasiswa baru nantinya.(Md/RR)


Sabtu, 27 Mei 2017

Maraknya curanmor, FKIP Berlakukan Kartu Parkir

Mataram, Pena Kampus (27/05)- Maraknya kasus curanmor yang terjadi sejak akhir tahun 2016 sampai awal tahun 2017 ini cukup meresahkan civitas akademika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unram. Sebagai upaya untuk meminimalisir kasus curanmor ini, maka pihak Fakultas akan memberlakukan sistem kartu parkir kendaraan roda dua bagi Mahasiswa, Dosen, dan Pegawai.

Hal tersebut disampaikan oleh Syafruddin, selaku Wakil Dekan (WD) II FKIP pada saat sosialisasi kartu parkir yang berlangsung di Ruang Sidang II Gedung A FKIP Unram Pagi tadi. Sebagai percobaan awal, sekitar 600 kartu parkir telah dicetak dan siap untuk disosialisasikan pada Senin (29/05).

Kebijakan ini mendapat berbagai tanggapan, salah satunya dari pihak satuan pengaman (satpam) yang mengungkapkan bahwa jumlah satpam yang berjaga tidak sebanding dengan jumlah Mahasiswa, Dosen dan Pegawai. ‘Jujur, kalo dari jumlah (red: satpam) kurang banyak” ujar Kamarudi selaku Kepala Satpam FKIP. Selain itu ada juga tanggpan dari ketua UKMF Olahraga tentang kartu yang dinilai sangat mudah untuk dipalsukan, “ Jangankan kartu kaya gini, KTM aja bisa kita buat” ungkap Haula.

Tak hanya itu, akan diterapkan juga sistem satu pintu bagi Mahasiswa, Dosen, dan Pegawai yakni hanya melalui gerbang samping Gedung C FKIP. Meski dinilai masih memiliki beberapa celah, namun pihak Fakultas tetap akan mencoba memberlakukan kebijakan ini sembari mengevaluasi perkembangannya. (hkm)

Jumat, 05 Mei 2017

Meski Sempat Memanas, Massa Aksi Pulang dengan Puas




Mataram, Pena Kampus- Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari Selas (02/05), ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Generasi Mahasiswa Indonesia untuk Perubahan (GMIP) melakuakn aksi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan kantor Gubernur NTB.

Aksi yang dimulai sekita jam 9.30 ini diawali dengan menyanyikan lagu Darah Juang. Massa yang bergerak dari depan kampus Unram di Jln. Pemuda ini berasal dari berberbagai Organisasai Kepemudaan (OKP) diantaranya SMI, WMPM, HMP2K, PEMKRI, FMS, FKP Macerdas, BEM Peternakan Unram, KAH dan FKPPMS . Sebelum menuju Kantor Gubernur, massa aksi sempat berorasi di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB. Tak hanya itu, perwakilan OKP juga sempat audiensi dengan kepala Dikbud, H. Muh. Suruji, terkait kondisi pendidikan di NTB, terutama tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rendahnya APBD untuk sektor pendidikan dan Maraknya Pungli.

Dalam tuntutanya, Salah satu negosiator meminta agar Dikbud mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan segala bentuk pungutan liar, baik itu biaya baju dan lain sebagainya, di jenjang pendidikan tingkat SD-SMA yang merupakan wewenang dari Dikbud. Namun, dalam tanggapannya Suruji mengungkapkan bahwa Surat Edaran Dikbud takakan berarti besar jika sudah ada Keputusan Presiden (Kepres) tentang stop pungutan liar “ Jadi, jangan kepala dinas yang jauh dari daerah itu membuat surat edaran yang sama dengan Kepres”. Sebagai penutup, Kaharudin, selaku perwakilan dari salah satu OKP menyampaikan penolakannya terhadap keberadaan UU sisdiknas no. 20 tahun 2003, UU PT no. 12 tahun 2012, dan Permenristekdikti no. 39 tahun 2016 yang dinilai bermuatan liberal.

Usai audiensi dengan Kepala Dikbud, massa aksi melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur NTB. Tiba di sana, sekitar pukul 11.35 WITA, massa aksi dari GMIP harus antre dengan massa aksi daeri Ikatan Mahasiswa Muhammadiah (IMM) telah lebih dulu menyambangi Kantor Gubernur. 

Sempat memanas

Karena tak kunjung ditemui oleh Gubernur NTB; Tuan Guru Bajang (TGB) setelah satu jam lebih berorasi, akhirnya sekitar pukul 12.42 masssa aksi membakar sampah di depan gerbang Kantor Gubernur sembari menyanyikan lagu Darah Juang untuk membakar semangat. Akan tetapi, karena aksi bakar sampah tersebut polisi terpaksa menyiramkan air Kangen Water kearah massa yang membakar sampah untuk memadamkan api. Terkait penyiraman oleh aparat, Kapolres Mataram yang ditemui seusai aksi mengungkapkan bahwa “karena dari mahasiswa sudah  mulai ada yang bakar-bakar sampah-sampahg itu, kan gak boleh sih. Kalau mau sampaikan (aspirasi) ya sampaikan sih tapi, ini sudah mulai bakar-bakar ya kita semprot. Kita semprot api supaya padam, tapi kena orangnya,” tangkasnya

Selain itu,  keadaan sempat memanas  karena salah satu anggota aliansi Adi, tertangkap dan dipukuli aparat, namun tak lama setelah itu ia dibebaskan “Iya kena pukul, ketangkep sampai diseret ke dalam, tapi dibebasin karena ada polisi yang dorong,” uajrnya.

Akan tetapi ,hal itu dibantah oleh Kapolres Mataram, yang mengatakan bahwa penyiraman tersebut bukan tindakan represif dan tidak ada panangkapan. “Bukan represif, kalau represif sudah kita tangkap, pencegahan aja, antisipasi karena sudah ada bakar-bakar sampah. Kalau dibiarkan nanti bakar yang lain lagi kan,” tangkasnya  

Tuntutan Yang Direspon TGB

Bayu Ardani, salah satu negosiator yang sempat bertemu dengan TGB mengungkapkan bahwa hampir semua tuntutan sudah direspon oleh TGB dan akan ada surat edaran terkait tuntutan yang disepakati oleh semua OKP yang masuk dalam aliansi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu minggu. “untutannya, hampir rata-rata kita goal sih, trend kenaikan biaya SPP itu sempat kami paparkan dengan data, yang kedua itu pungutan liar diberbagai kampus yang tidak sesuai dengan peraturan mentri pendidikan tinggi tahun 2016. Masalah Unram juga kami expose kaya, tes kesehatan, SPI yang tidak sesuaidan doble degree penipuan yang seharusnya mereka kuliah di S-1 jadi ditempatkan oleh birokrasi di D3, cuti paksa IAIN tanpa sosialisasi, …. rata-rata itu menang dan akan diklarifikasi beberapa,” ungkap Bayu

Disamping itu, khusus untuk tuntuan tentang demokratisasi kampus yang menjadi penekanan dari semua OKP yang terlibat dalam aksi akan mendapat surat edaran dari Gubernur.

Follow Up

Sebagai bentuk follow up dari aksi pada Hardiknas, Bayu Ardani dan pewakilan dari aliansi GMIP menyambangi Kantor Gubernur pada hari Rabu (03/05) untuk memberikan data dan hasil analisis terkait tuntutan yang telah disampaikan di hari sebelumnya. Namun, mereka tak dapat bertemu dengan TGB dan hanya memeberika data ke bagian pengarsipan untuk ditindak lanjuti “Cuma ke pengarsipan saja” ujar Bayu

Namun, akan tetep dicek setiap harinya, hingga satu minggu kedepan sesuai dengan waktu yang telah TGB janjikan.  Tak hanya itu, sebagai bentuk tindak lanjut dan evaluasi aksi Hardikan, semua OKP yang telah bergabung akan membuat kajian data untuk jenjang pendidikan di tingkat SD-SMA yang dinilai masih minim. (Han)


Rawan Kehilangan, Unram menerapkan Penunjukkan STNK



Mataram, Pena Kampus – sejak tanggal 17 April 2017 Universitas Mataram (Unram) mulai memberlakukan  sistem penunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan yang akan keluar unram. Peraturan ini berlaku untuk seluruh civitas akademik.

Peraturan ini diberlakukan guna meminimalisir kehilangan motor yang terjadi di Unram, terutama di area UPT Perpustakaan, Pustik, dan gedung Tahun Pertama Bersama (TPB). “unram termasuk kampus  di Mataram  ini yang tidak aman” Tandas Wakil Rektor (WR) 4 saat dikonfirmasi secara langsung di ruangannya, selasa (18/4).

Wakil Kepala Polisi Sektor (Wakapolsek) Mataram saat mengadakan pengarahan kepada satpam Unram Selasa, (25/4) melaporkan  kehilangan motor yang terjadi pada awal tahun 2017 hingga April ini berjumlah 9 unit motor.  Kendaraan yang hilang dilaporkan berada di lokasi parkiran Fakultas Pertanian, Auditorium, TPB, Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisipol), UPT Perpustakaan, Masjid Babul Hikmah, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). “ini TKPnya diacak, di mana ada kesempatan di situ dia masuk,” ujarnya.

Wakalposek juga menghimbau kepada satpam yang berjaga di area pintu depan dan belakang Unram untuk lebih memeriksa orang-orang yang berpenampilan mencurigakan, Selain itu pemeriksaan terhadap motor matic diutamakan, karena motor yang hilang rata-rata matic. Ia juga berharap agar diletakkan CCTV yang berkualitas pada kedua pintu utama sehingga memudahkan polisi untuk mengetahui pelaku pencurian. “kita bisa putar ulang rekaman CCTV tersebut, dan melihat siapa saja yang melintas pada jam-jam terjadinya kehilangan” tandas Wakapolsek.  

Tingkatkan Keamanan

Ditemui pada, Senin (17/4) Hamdan, salah satu satpam yang bertugas menjaga pintu depan Unram mengaku jumlah kendaraan bermotor yang hilang di Unram sempat  berkurang sejak diterapkannya pemeriksaan KTM dan Id Card Pegawai. Akan tetapi, akhir pekan ini kehilngan motor marak lagi terjadi, sehingga  sistem penunjukkan STNK bagi yang akan keluar Unram diberlakukan sejak tanggal 17 April 2017. WR 4  menegaskan, bahwa pemeriksaan KTM atau ID Card bagi pegawai  dan dosen masih berpeluang terjadinya kehilangan motor. ”kan kemarin tertangkap mahasiswa sendiri  yang malingkan, kalau begitu bagaiamana cara kita mengantisispasi,” ujarnya

Kendati telah diberlakukannya sistem penunjukkan STNK pada April ini. Penjagaan di kedua pintu utama masih saja longgar terutama pada jam istirahat siang dan pintu belakang. Untuk penjagaan istrahat siang yang terbilang longgar, Hamdan beralasan bahwa jumlah satpam yang ada di tingkat Universitas sangat kurang. Sehingga untuk melakukan pergantian shift pada jam tersebut sedikit sulit. “kita juga manusia, adek-adek juga lihatkan atap belum jadi, panasnya itu nggak kuat,” ungkapnya

Hal sama diungkapkan oleh Iwan, Koordinator Satpam Unram, saat dijumpai pada Selasa, (25/4) mengaku Jumlah satpam yang ada di universitas sekitar 104 orang baik honor maupun kontrak masih dirasa kurang. Terlebih lagi,  jumlah tersebut belum termasuk satpam yang mengundurkan diri. Sehingga, kehilangan motor yang masih terjadi meski telah diterapkannya peraturan ini (Red-STNK) karena kurangnya kerja sama antara satpam Fakultas dan Universitas, atau satpam universitas itu sendiri.

Untuk pengamanan yang terbilang longgar di pintu belakang terjadi karena luas jalan yang terlalu sempit mengakibatkan kemacetan parah. Iwan mengaku, akan mencoba menyiasati arus keluar masuk Unram. “mungkin pintu belakang akan kami jadikan pintu keluar saja. Sedangkan pintu depan akan kami jadikan pintu masuk saja,” ujarnya.

Sosialisasi                                                                                                                                          

Terkait dengan masalah sosialisasi WR 4 mengaku hanya mensosialisasikan kebijakan melalui baliho yang dipasang di pintu depan dan belakang Unram. Peraturan ini di keluarkan demi kenyamanan seluruh masyarakat Unram. ”karena kesibukan pak rektor jadi kami tidak sempat mensosialisasikan secara langsunng kepada mahasiswa,” lanjutnya. 

Baiq Ardian mahasiswi Program Studi (prodi) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Rabu, (18/4) mengaku setuju dengan peraturan tersebut. “ada baiknya karena di sinikan banyak pencurian motor. Tapi ada ribetnya juga kalau misalnya nggak bawa STNK jadi nggak bisa masuk di sini,”  ujarnya.

Sanksi

Sanksi yang diterapkan oleh pihak Unram bagi  yang tidak membawa STNK akan ditahan sampai menunjukkan STNK kepemilikan. Mahasiswa diberikan waktu 2x24 jam untuk proses penujukkan STNK. Jika sampai waktu yang terlah ditentukan tidak dapat menunjukkan STNK tersebut, maka akan dilaporkan kepihak berwajib. Peraturan ini diberlakukan untuk seluruh civitas akademik.  

Terkait mekanisme pelaporan, mahasiswa yang kehilngan motor segera melapor pada satpam yang bertugas, dan bersama-sama ke kantor polisi, agar segera ditindak lanjuti. “untuk pelaporannya saya sudah koordinasi sama pihak kaamanan kampus, kalau memang itu dari kampus silahkan di antar ke kapolsek untuk pelaporannya, karena dari dasar itulah dasar kami untuk melakukan tindakan-tindakan,” terang Wakapolsek

WR 4 juga menyampaikan pemberlakuan sistem ini hanya sementara sampai sistem  scan data KTM dan Pegawai pada pintu masuk selesai diproses.  (rin/sr)